4newstimes.com Kairo - Front Ulama Anti Kudeta menilai pemberhentian
para khatib dan peniadaan shalat Jumat di ribuan masjid adalah tindakan
sistematis dalam memerangi Islam, beserta tokoh dan kegiatan keagamaannya. Hal
ini disampaikan dalam konferensi pers Sabtu (7/9/2013) kemarin.
Konferensi ini
dilakukan untuk menjawab kebijakan kementerian wakaf yang menghentikan sekitar
50 ribu imam dan khatib yang bukan merupakan lulusan Al-Azhar dan mendapatkan
kepegawaian dari kementerian wakaf, pekan lalu. Akibat kebijakan ini, ada
ribuan masjid yang tidak bisa melaksanakan shalat Jumat kemarin, karena belum
ada ketersediaan penggantinya. Disebutkan, kejadian seperti ini adalah yang
pertama sejak masuknya Islam ke Mesir. Bahkan pada masa penjajahan pun hal
seperti ini tidak terjadi.
Dalam keterangan itu,
disebutkan bahwa di Mesir terdapat 150 ribu masjid dan mushalla. Dari jumlah
tersebut hanya 55 ribu masjid saja yang imam dan khatibnya resmi diangkat oleh
kementerian wakaf. Ada sekitar 50 ribu masjid yang diimami oleh para imam
dengan sistem penggajian terbatas, atau lebih tepatnya sukarelawan.
Karena masih banyak
yang menjadi tenaga sukarela, maka pada masa pemerintahan Presiden Mursi ada 3
ribu imam dan khatib yang diangkat dari sekitar 57 ribu orang yang mendaftarkan
diri. Saat ini seharusnya ada pengangkatan yang baru. Tapi yang terjadi, ada 50
ribu imam dan khatib yang dicabut surat ijin khutbahnya. Padahal mereka ada
ulama dan penghapal Al-Qur’an.
Konferensi pers ini
ditutup dengan himbauan kepada para ulama untuk menjadi yang terdepan dalam
menentang kudeta. Karena yang diperangi pemerintah kudeta adalah Islam,
ibadah-badah, dan para ulama. Bukan masalah politik lagi. (Dakwatuna)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
