PDI-P dan Golkar Kebakaran Jenggot Ketahuan Ikut Korupsi

4newstimes.com - Ada 12 proyek yang terindikasi korupsi diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin menuduh proyek korupsi itu melibatkan kalangan DPR, utamanya petinggi Fraksi Golkar dan PDIP. Kedua fraksi ini pun bereaksi, meminta KPK menjawab tuduhan tersebut.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan fraksinya siap mendukung KPK mengungkap semua tuduhan Nazaruddin. Namun, petinggi PDIP yakin fraksinya tidak terlibat dalam sejumlah proyek korupsi yang disebutkan Nazaruddin, seperti tudingan ke Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey dalam kasus korupsi pengadaan gedung pajak dan proyek fiktif pembelian pesawat Merpati.

“Saya yakin enggalah ya. Masa fraksi main proyek. Saya meyakini betul, tidak ada,” kata Pramono Anung di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (01/08), saat menjenguk Emir Moeis.

Meski demikian, Pramono mendukung langkah KPK untuk menindaklanjuti seluruh pengakuan Nazaruddin. “Nazaruddin kan sudah resmi menyampaikan ke KPK dan kita tentunya mensupport, mendukung apa yang dilakukan oleh KPK,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya menegaskan tudingan Nazaruddin memerlukan pembuktian berupa data dan fakta yang akurat. Diketahui, Nazaruddin menyebutkan keterlibatan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dalam sejumlah proyek yang terindikasi korupsi.

“Sudah sering Pak Novanto dituding terlibat macam-macam. Kita tunggu saja apakah Nazarudin bisa membuktikan tudingannya,” kata Tantowi, Kamis (01/08).

Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Tohari mengatakan, sebaiknya KPK segera menindaklanjuti semua tuduhan Nazaruddin.

“Posisi resmi Partai Golkar dalam pemberantasan korupsi sudah sangat jelas dan terang benderang, yaitu mendukung pemberantasan korupsi berdasarkan hukum atas siapa saja tanpa pandang bulu dan pilih kasih,” kata Hajriyanto. Ditambahkan, Golkar tidak akan menghalangi proses penegakan hukum. Sebab, itu sama saja dengan bunuh diri politik.

Sebelumnya, Nazaruddin mengungkapkan Bendahara Umum Golkar terlibat kasus dugaan korupsi e-KTP. Tak hanya di proyek e-KTP, Novanto kembali disebut terlibat dalam proyek baju Hansip dan proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati.

Untuk diketahui, Nazaruddin menyebut ada 12 proyek korupsi yang dilaporkannya ke KPK. Nazaruddin mengungkapkannya ke wartawan usai menjalani pemeriksaan KPK dalam kasus pencucian uang pembelian saham PT Garuda, Rabu (31/07) malam.

Menurut Elza Syarief, pengacara Nazaruddin, proyek-proyek korupsi itu di antaranya di Kementerian Pendidikan Nasional dan proyek fiktif pembelian pesawat Merpati jenis MA 60 tahun 2010 sebesar 200 juta dolar AS.

Selain itu, ada juga proyek e-KTP yang sedang diselidiki KPK senilai Rp5,8 triliun. Menurut Nazaruddin sebagaimana dijelaskan kembali oleh Elza, pada proyek itu, terjadi markup sebesar 45 persen yang dibagikan untuk DPR dan menteri-menteri terkait.

Kemudian, Proyek gedung pajak Rp2,7 triliun yang direkayasa oleh Banggar dan Dirjen Pajak dari 2007 hingga 2009. Dari pihak Banggar yang bermain adalah Bendahara Umum Partai PDIP yang juga Pimpinan Banggar, Olly Dondokambey. Sedangkan, Dirjen Pajak pada tahun 2006-2009 dijabat Darmin Nasution.

Lalu, proyek PLTU Kalimantan Timur yang dimenangkan PT Adhi Karya pada 2010 dan 2011 dengan nilai Rp2,3 triliun. Ada juga, proyek PLTU Riau senilai Rp1,3 triliun. Kemudian proyek pembangunan Gedung Diklat Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditunjuk langsung ke PT. PP senilai Rp300 miliar, dengan fee ke Komisi III sebesar 7 persen. Lalu proyek Refinery Unit RU 4 Cilacap senilai 930 juta dolar AS.

Proyek lainnya adalah simulator SIM seperti yang diakui AKBP Teddy Rusmawan sebesar Rp4 miliar dan Rp2 miliar. Kemudian, proyek Hambalang yang berkaitan dengan proyek Wisma Atlet. Lalu proyek pengadaan peralatan olahraga Hambalang Rp9 miliar. (Baratamedia)