4newstimes.com Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) membahas secara tertutup dengan Letnan Jenderal Budiman, Kepala
staf Angkatan Darat, mengenai penugasan Tentara Nasional Indonesia (TNI),
melaksanakan pembangunan jalan pada ruas-ruas jalan tertentu di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat.
“Supaya rapat bisa dengan
suasana yang tidak dibatasi secara politis atau substansi, maka sebaiknya rapat
ini dilakukan tertutup,” kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I
dari Fraksi Partai Golkar.
Pemerintah memberikan
penugasan kepada TNI untuk melaksanakan pembangunan jalan pada ruas jalan
tertentu di Provinsi Papua dan Papua Barat. Anggaran diberikan melalui
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) sebesar Rp
425 miliar, yang dilakukan secara swakelola.
Data Kementerian
Pertahanan, ada 14 lokasi sasaran kegiatan. Dengan rincian, pembangunan jalan
Kasonaweja-Trimuris-Sarmi Rp 25 miliar, Lagasari-Wapoga-Sumiangga Rp 35 miliar,
Botawa-Wapoga Rp 20 miliar, dan Windesi-Yaur-Kwatisore Rp 35 miliar.
Lalu, SP3
Gesa-Barapaso-Batas Waropen Rp 30 miliar, Oksibil-Kawor-Waropko Rp53 miliar,
Rosbori-Manggul-Poom (Lingkar Yapen) Rp 20 miliar, dan Dawai, Waindu (Lingkar
Yapen) Rp 20 miliar. Selanjutnya, Saubeba-Rosbori (Lingkar Yapen) Rp 20 miliar,
Kenyam-Gearek Rp 40 miliar, Gearek-Pasir Putih-Suru Suru Rp 40 miliar, Suru
Suru-Obio-Dekai Rp 40 miliar, Mumugu-Batas Batu Rp 30 miliar, dan Jalan Lingkar
Marsinam Rp 17 miliar. (Indonesiafinancetoday)
