4newstimes.com Jakarta - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ibnu Munzir daro
F-PKB mempertanyakan program infrastruktur pedesaan yang lamban. Pasalnya DPR
telah menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk pembangunan
infrastruktur tersebut.
"Saat ini ekonomi mengalami turbulensi. Karena itu peran
mitra kerja sangat diharapkan, karena kita tidak dapat mengharapkan dari sektor
pertanian yang mengalami inflasi, dikarenakan memang salah satunya
infrastruktur yang rusak," terangnya.
Menurutnya, subsidi harus diberikan dalam bentuk program
infrastruktur pedesaan secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi
masyarakat pedesaan.
Riswan Tony dari F-PG mempertanyakan manajemen pengelolaan
anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ia melihat, kontrak PU kerap
membawa misi dari satuan kerja saja, tidak membawa kepentingan program yang
sifatnya strategis atau unggulan.
"Kita tidak melihat program yang besar dan sukses yang
dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Harusnya makin besar dana yang dikelola
dan pusat memegang wewenang kendali untuk mengalokasikan program,"
ujarnya.
Dia mengharapkan Kementerian PU dan timnya mampu membuat program
yang sukses dan menambah kapasitas jalan di Indonesia. (Indonesiafinancetoday)
.jpg)