Hutang Jepang Menggunung Hingga Rp 104 ribu triliun

4newstimes.com Tokyo - Jepang untuk pertama kalinya mencatatkan utang melebihi 1.000 triliun yen. Total utang Jepang mencetak rekor baru, mencapai 1.008,6 triliun yen atau US$10,46 triliun atau Rp 104 ribu triliun sampai Juni 2013. Jumlah ini naik 1,7 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya. 

Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service kemarin mengingatkan bahwa memburuknya kondisi keuangan akan menghapus tingkat kepercayaan investor pada obligasi pemerintah. "Nilai utang yang terus merangkak naik memicu Abe untuk meningkatkan besaran pajak penjualan. Kebijakan ini harus dilakukan oleh pemerintahan Abe," kata ekonom di Royal Bank of Scotland Group Plc, Hanhua Wang, seperti dikutip laman Reuters, Jumat,9 Agustus 2013. 

Pemerintah Jepang sebelumnya memang berencana untuk menaikkan pajak penjualan dari 5 persen menjadi 8 persen. Pada Oktober 2015, pemerintah akan menaikkan lagi pajak penjualan menjadi 10 persen. Tapi pemerintahan Abe baru akan memutuskan apakah kebijakan ini jadi diimplementasikan atau tidak pada bulan September atau setelah data produk domestik bruto Jepang dirilis.

Total utang Jepang lebih besar dua kali lipat dari besaran ekonomi negara tersebut. Defisit fiskal akan naik menjadi 10,3 persen dari 9,9 persen dari total PDB. Secara umum, tunjangan kesejahteraan naik menjadi 103 triliun yen pada 2010 dari 47 triliun yen pada 1990. "Reformasi pajak dan pemangkasan belanja untuk tunjangan kesejahteraan akan membantu pemerintah untuk mengurangi defisit," kata Wakil Presiden Moody's Investor, Thomas Byrne.

Sementara Pemerintah akan membatasi pinjaman dari luar negeri, terutama dari Jepang. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ratio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). "Secara umum, kami sangat selektif meminjam dari luar negeri," kata Deputi Menteri Perekonomian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Rizal Affandi Lukman di kantornya pada Selasa, 19 Februari 2013.

Saat ini, Indonesia dan Jepang menjalin kerja sama dalam proyek pembangunan metropolitan priority areas (MPA) senilai Rp 410 triliun atas sebanyak 45 proyek. Proyek tersebut akan dibiayai 55 persen oleh swasta dan 45 persen kombinasi antara public private partnership, APBN, dan skema loan.Dalam proyek ini, melalui masterplan yang telah disusun bersama melalui Japan's Official Development Assistance dan bantuan asing lainnya akan mendanai sekitar Rp 125 triliun atau 1 triliun Yen selama 10 tahun mendatang.

Adapun salah satu proyek pendanaan Jepang lain yaitu pembangunan mass rapid transit (MRT). Wakil Presiden Japan International Cooperation Agency, Hiroto Arakawa mengatakan estimasi utang yang akan diguyurkan dalam proyek ini sebesar Rp 15 triliun. "Tapi semua masih bisa berubah tergantung hasil studi kelayakan dan lain-lain," ujarnya.

(TEMPO)